Proses Seleksi Calon Komisioner KPI Dinilai Tidak Transparan

Proses seleksi komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2016-2019 tengah berlangsung. Sayangnya, proses ini dinilai oleh KNRP (Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran) berlangsung secara tidak transparan.

Hal ini terindikasi dari sulitnya akses informasi mengenai orang-orang yang melamar sebagai komisioner KPI. Meski proses pendaftaran calon dilakukan secara online, data-data pelamar tidak bisa diakses online.

KNRP adalah koalisi yang terdiri dari 20 organisasi masyarakat sipil dan 131 akademisi juga aktivis yang peduli pada demokratisasi penyiaran. Tujuan koalisi ini adalah memastikan 3 agenda penyiaran yang berlangsung di tahun ini, yakni revisi UU penyiaran, perpanjangan izin siar 10 stasun televisi bersiar nasional, dan seleksi KPI berjalan sesuai dengan kepentingan publik.

“Jangankan data pelamar, informasi mengenai tahapan-tahapan seleksi pun tidak diumumkan,” ungkap Lestari Nurhayati, Dosen LSPR (London School of Public Relation) yang juga tergabung dalam KNRP.

Menurutnya, tanpa transparansi, sulit bagi publik untuk mengawal proses seleksi.

“Partisipasi publik adalah prasyarat demokrasi. Apalagi, KPI adalah wakil publik dalam penyiaran. Harapan dan dukungan publik mutlak dibutuhkan jika kita ingin KPI menjadi lembaga yang berwibawa,” ungkap Lestari seraya berharap tahapan selanjutnya dalam proses seleksi dilakukan secara terbuka.

Belajar dari pemilihan komisioner KPI periode 2013-2016 lalu, proses yang tertutup cenderung menguntungkan kelompok-kelompok kepentingan seperti partai politik dan pemilik media. Laporan majalah Tempo edisi 20 Januari 2014 bertajuk “Seleksi Serampangan Punggawa Penyiaran” menujukkan adanya indikasi kecurangan dalam proses seleksi periode tersebut.

Hasil uji kompentensi calon komisioner dikesampingkan sementara orang-orang yang memiliki nilai buruk dalam uji kompetensi justru diloloskan karena kedekatan dengan lembaga penyiaran atau pun partai politik.

Muhamad Heychael, Direktur Remotivi yang juga anggota KNRP menilai, dampak proses tersebut bisa dirasakan secara langsung oleh publik hari ini, yakni lemahnya kinerja komisioner KPI.

Hasil survei Remotivi menunjukkan bahwa 94% publik tidak puas dengan kinerja KPI. Pasalnya, KPI tidak tegas dalam penegakan aturan penyiaran. Dalam riset yang lain, Remotivi menjukkan bahwa sanksi KPI hanya basa basi belaka, tidak menimbulkan efek jera pada pelanggar aturan penyiaran. Lemahnya penegakan aturan adalah salah satu indikasi dari lemahnya komitmen komisioner pada kepentingan publik.

Tugas berat kini ada di pundak 9 orang panitia Seleksi (Pansel) yang telah ditunjuk Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo).

Eni Maryani, Dosen Komunikasi Universitas Padjadjaran yang juga anggota KNRP menambahkan “memastikan berjalannya proses secara transparan adalah salah satu prioritas Pansel”.

“Transpransi ini bisa dilakukan setidaknya melalui 3 hal. Pertama, secara terbuka mengumumkan tahapan-tahapan proses seleksi agar publik dapat memantau tiap prosesnya. Kedua, mempublikasi data pelamar yang telah lolos seleksi administratif, sehingga publik bisa memeriksa rekam jejak masing-masing pelamar. Terakhir, menjelaskan indikator penilaian secara mendetil, sehingga publik bisa menilai sejauh apa visi kepentingan publik, yakni kompetensi dan integritas, menjadi acuan dalam proses pemilihan ini,” ujar Eni.

Semangat yang sama juga Eni harapkan berlaku di DPR. Sebab, pada akhirnya DPR-lah yang akan memilih 9 nama dari 27 nama yang akan dihasilkan pansel lewat proses yang kini tengah berjalan.

Untuk memastikan hadirnya transparansi dalam proses seleksi calon komisioner KPI periode ini, KNRP mengajak publik untuk mengawal prosesnya secara bersama. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan turut memberi informasi dan penilaian atas nama-nama yang diloloskan oleh Pansel ataupun DPR nantinya. (Rilis)