Rumah Kompos dan Kemandirian Petani Aunupe Konawe Selatan

Kompos 02

Jika tidak sedang di kebun, para ibu-ibu petani ini berkumpul di rumah kompos mengumpulkan bahan-bahan pembuatan kompos dan beraktivitas secara bersama. Dengan adanya peralatan bantuan BI kini pekerjaan mereka jauh lebih mudah. Foto: Wahyu Chandra

Desa Aunupe, Kecamatan Wolasi, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, memiliki tanah yang subur. Masyarakatnya sebagian besar hidup dari bertani dan berkebun. Sayangnya selama ini pengelolaan pertanian tidak dikelola dengan baik.

Ketergantungan pada pupuk dan pestisida alami sangat besar, tidak hanya berdampak pada kesuburan tanah tapi juga dengan besarnya biaya produksi.

Kondisi ini berlanjut hingga sekitar September 2014 lalu, ketika proyek Agroforestry and Forestry in Sulawesi: Linking Knowledge with Action (AgFor) di Sulawesi Tenggara datang memperkenalkan program kemitraan. Salah satu bagian dari program kemitraan ini petani diajari berbagai metode pertanian yang lebih modern dan juga ramah lingkungan.

Mereka belajar banyak hal, mulai dari teknik okulasi, stek dan pengelolaan kebun yang lebih baik. Petani juga belajar membuat bahan pupuk organic yang pembuatannya dilakukan secara bersama di sebuah rumah kompos.

Sri Utami (30), salah seorang petani yang juga pengelola rumah kompos ini menjelaskan bahwa keberadaan rumah kompos ini sangat membantu warga untuk menghasilkan kompos dalam skala besar.

“Kalau dulu bikin kompos secara manual itu agak repot, karena harus mengumpulkan bahan yang diangkut secara terpisah. Proses pembuatannya pun agak repot karena harus mencacah bahan satu persatu. Waktunya bisa lebih lama untuk sekali produksi,” katanya ketika ditemui Mongabay, Rabu (17/2/2016).

Rumah Kompos ini dibangun atas dukungan dari Bank Indonesia atas fasilitasi dari AgFor. Sejak berdirinya, sekitar Agustus 2015 silam, rumah kompos ini sudah melakukan empat kali produksi dalam skala besar.

“Sekali produksi bisa menghasilkan sekitar 100 karung kompos. Selain digunakan sendiri oleh anggota kelompok sekitar 25 orang, juga kita jual ke petani lain seharga Rp 25 ribu per karung,” jelas Sri.

Kebutuhan warga Desa Aunupe terhadap pupuk kompos ini cukup besar. Apalagi dengan adanya kelangkaan pupuk sejak beberapa tahun silam, yang berdampak pula pada harga pupuk yang semakin tinggi.

Kompos 01

Di rumah kompos ini warga yang tergabung dalam Kelompok Belahar Sumber Sari bisa memproduksi kompos dalam skala besar. Sekali produksi bisa menghasilkan 100 karung kompos, yang selain digunakan untuk lahan sendiri juga untuk ke petani lain. Foto: Wahyu Chandra

“Kalau pupuk kimiawi itu dalam satu hektar kita butuh 5 zak pupuk dengan harga Rp 135 ribu per zak atau sekitar Rp 500 ribuan lah. Kalau untuk pupuk kompos ini kita tak keluarkan biaya. Paling korban di tenaga dan waktu saja,” tambah Sri Utami.

Menurut Maskur (40), Ketua Kelompok Belajar Tani Sumber Sari, yang ditugasi mengelola rumah kompos ini, proses pembuatan pupuk yang relative mudah ini membuat petani tidak begitu kesulitan dalam proses pembuatannya. Bahan pembuatan pupuk pun cukup tersedia di sekitar kebun, seperti pelapah pisang, dedaunan, sisa serbuk gergaji atau sekam, ampas sagu, kotoran sapi dan M4 sebagai bahan pencampur.

“Kalau kotoran sapi biasanya kita beli di desa sebelah dengan harga Rp 15 ribu perkarung. Butuh hanya beberapa karung saja untuk sekali produksi. Untuk M4 bisa dibeli di toko atau dibuat sendiri,” jelasnya.

Untuk memproduksi 100 karung pupuk kompos ini biasanya membutuhkan waktu hingga sebulan lebih. Mulai dari proses pencampuran hingga penyungkupan dengan karung. Tujuannya untuk mempercepat proses penguaraian bakteri.

Keberadaan rumah kompos ini membantu karena keberadaan alat-alat pendukung seperti mesin cacah, peralatan untuk pencampuran kompos serta sebuah motor angkut, yang seluruhnya merupakan bantuan dari BI.

“Berbagai peralatan ini membuat proses pebuatan kompos bisa leboh mudah dan cepat. Tinggal kami melakukan pembagian tugas dan waktu kerja bagi anggota kelompok yang seluruhnya merupakan petani. Biasanya kita bekerja setiap Senin atau Jumat, ketika sedang istirahat dari kebun,” jelasnya.

Usaha pembibitan tanaman

Tidak hanya pembuatan pupuk kompos, keberadaan program Agfor juga membantu petani dalam hal peningkatan pengetahuan dan kapasitas dalam hal pembibitan. Sejumlah tanaman yang kini banyak dibibit antara lain lada, cengkeh, durian dan karet.

Menurut Maskur, pembinaan pada petani melalui program AgFor ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan pelatihan dengan praktek langsung di kebun masyarakat. Bedanya dengan pelatihan lain adalah pada metode pembelajaran.

“Kita langsung praktek di kebun sendiri, tidak hanya sekedar teori di dalam kelas saja. Dalam prosesnya pun kami saling berbagi, baik antar petani sendiri maupun dengan penyuluh pendamping sendiri.”

Dalam proses belajar ini, petani juga mempelajari beragam teknik pembibitan yang tidak pernah diajarkan selama ini. Jika dulu tidak ada proses pemilihan bibit yang baik dan sekedar tanam saja, kini melalui proses stek dan okulasi bisa diperoleh hasil yang lebih baik.

“Dulu misalnya pada tanaman lada, bibit lebih banyak menggunakan sulur cacing, namun ternyata dari pelatihan dikeahui justru sulur panjat yang lebih baik. Ini yang membuat banyak petani yang tertarik terlibat. Begitupun dalam proses okulasi yang sulit dilakukan, namun kini sudah banyak petani yang bisa melakukannya.”

Kini, hampir seluruh warga telah memiliki lahan pembibitan sendiri. Bibit lada dan cengkeh jadi primadona karena prosesnya yang lebih mudah, cepat dan gampang dijual. Selain untuk digunakan sendiri, bibit-bibit ini juga sudah dijual ke petani-petani lain, termasuk dari desa lain.

Dari hasil pembibitan ini sendiri potensi keuntungan cukup besar. Jika seorang petani saja memiliki bibit lada sebanyak 2000 pohon, maka sekali pembibitan mereka bisa menghasilkan pendapatan hingga Rp 6 juta – Rp 10 juta dengan harga bibit Rp 3000 – Rp 5000 per pohon. Sejumlah petani bahkan ada yang memiliki 5000 bibit.

Lukman Tumaleno, Kepala Desa Aunpue, menyatakan bahwa keberadaan rumah kompos dan kelompok belajar ini memberi harapan baru bagi warga di tengah semakin langka dan mahalnya pupuk di pasaran dan ketersediaan bibit tanaman yang terbatas.

“Masyarakat sudah bisa membibit sendiri dengan kualitas yang jauh lebih baik. Khusus pupuk, selama ini kita memang kesulitan dalam memperolehnya namun kini sudah bisa dibuat sendiri. Ini dampaknya sangat terasa,” ungkapnya.

Dampak lain yang dirasakan dengan semakin berkurangnya ketergantungan pada bahan kimiawi ini adalah kondisi tanah yang semakin subur.

Menurut Mahrizal, Kordinator AgFor Sulawesi Tenggara, kegiatan pendampingan untuk kompos dan pembibitan ini adalah sebuah upaya kolaborasi kemitraan antara AgFor, Bank Indonesia, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Gula Raya, dan Pemerintah Daerah Konawe Selatan dalam mencapai terciptanya sistem pertanian dan agroforestri terpadu antara tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan kehutanan.

Desa Aunupe ini sendiri, sebelumnya dikenal sebagai daerah dengan tingkat perambahan hutan dan penebangan kayu secara ilegal yang tinggi. Kebiasaan masyarakat dan pihak dari luar desa mengolah kayu dan budidaya tanaman secara monokultur juga menyebabkan daerah ini rentan pada musim kemarau.

“Situasi ini menggerakkan AgFor untuk memulai suatu kemitraan yang melibatkan berbagai stakeholders untuk berbagi tugas dalam meningkatkan pendapatan petani dan melakukan sosialisasi terhadap pentingnya menjaga fungsi hutan,” ungkapnya.

AgFor, tambah Mahrizal, memang memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan pendapatan petani melalui beberapa pelatihan teknis seperti perbanyakan tanaman, budi daya tanaman, produksi pupuk kompos dan pupuk cair, dan melakukan kunjungan antar petani.

“Dari kolaborasi ini kemajuan tidak hanya dilihat dari adanya rumah kompos yang permanen, tetapi juga adanya kelembagaan petani yang semakin kuat, serta meningkatnya keterlibatan mereka dalam pengolahan hutan produksi.”

Pemerintah daerah sendiri, baik melalui Bappeda dan BP4K, membantu petani secara teknis dan juga membuat perencanaan ke arah desa organik.

“Hasilnya, jika pada tahun 2015, yang merupakan salah satu musim kemarau terpanjang di Indonesia, banyak petani mengalami kegagalan dalam panen maka petani di Desa Aunupe ini ternyata mampu bertahan di musim kemarau dan menjadi teladan di desanya untuk menerapkan sistem kebun campur dan pembibitan di halaman rumah.”

Penulis: Wahyu Chandra (wahyuch@outlook.com)

Sumber: http://www.mongabay.co.id

Kartini: Pengabdian 23 Tahun sebagai Kader Posyandu

DSC_2791

Kartini kerap tampil sebagai pembicara dalam berbagai forum, khususnya terkait kesehatan ibu dan anak (Foto: Wahyu Chandra)

Atas perjuangan R.A. Kartini dan sejumlah perempuan sebelum dan setelahnya perempuan Indonesia dapat berdiri secara sejajar dan bahkan melebihi apa yang dilakukan oleh kaum laki-laki.

Dalam hal meningkatkan derajad kesehatan ibu dan anak, peran perempuan bahkan lebih besar lagi. Tak jarang mereka harus berjuang tanpa pamrih dan tanpa imbalan yang memadai. Hanya sekedar untuk memenuhi panggilan hati.

Ini juga dialami dan dirasakan oleh Kartini Ismail, yang kebetulan namanya sama dengan R.A Kartini, yang menjadi symbol perjuangan perempuan Indonesia, yang dirayakan bersama hari ini 21 April.

Selama 23 tahun ini, Kartini aktif dalam berbagai aktivitas pelayanan masyarakat, termasuk menjadi kader posyandu di Puskesmas Cdendrawasih, Makassar, Sulawesi Selatan.

Selama 23 tahun berkiprah sebagai kader Posyandu, ibu 4 anak ini mengaku mendapatkan banyak pengalaman hidup yang tak pernah didapatkannya di bangku sekolah.

Sebagai seorang kader posyandu, Kartini mendapat tugas penting. Ia harus membujuk warga, yang berada di wilayah binaannya untuk akrab dengan posyandu.

Sekilas, ini tugas yang sangat sepele. Namun tidak demikian bagi Kartini.

“Saya harus membujuk agar mereka mau ke posyandu,” katanya.

Meskipun posyandu telah tersedia di setiap kelurahan di Makassar, namun tantangan terbesar bagi petugas kesehatan adalah mengajak mereka berkunjung ke posyandu untuk mendapatkan faslitas dan pertolongan kesehatan.

Di sinilah Kartini berperan selaku kader posyandu. Diakuinya, kaum wanita di Makassar terutama yang tinggal di daerah pinggiran, sudah terbiasa hidup tanpa aktifi tas. Dan hal ini juga membuat mereka malas mengunjungi posyandu.

Menjadi seorang kader posyandu memberi kesempatan luas bagi Kartini untuk bergabung di organisasi lain.

Ia mengaku, pengalamannya di bidang organisasi membuat ia bisa diterima dalam setiap perkumpulan. Aktifitasnya ini pula yang membuat ia berbeda dengan ibu-ibu lainnya dan menjadikan ia kebanggaan keluarga, terutama bagi anak-anak dan suaminya.

“Anak-anak saya merasa bangga memiliki seorang ibu yang aktif dalam lingkungan sosial,” katanya.

Tak sekedar menjalankan tugasnya sebagai kader posyandu, Kartini juga memotivasi para perempuan untuk menjadi perempuan kuat.

Bagi Kartini, setiap perempuan harus mandiri dan tidak hanya bergantung kepada suami. Karena itulah, ia mengumpulkan ibu-ibu yang tinggal di sekitar tempat tinggalnya dan mengajak mereka membuat usaha kecil-kecilan.*