Mahasiswa Indonesia di 25 Negara Kecam Sweeping Buku Kiri

das_kapitals

Sebanyak 123 mahasiswa yang kini menempuh pendidikan di 25 negara, yang tergabung dalam ‘Lingkar Mahasiswa Indonesia di Luar Negeri’ mengecam tindakan refresif aparat polisi dan TNI terkait akses atas pengetahuan, termasuk aksi sweeping buku yan dinilai berbau ‘kiri’ atau komunisme akhir-akhir ini.

Menurut forum mahasiswa ini melalui rilis ke sejumlah media, Selasa (16/5/2016), peristiwa pelarangan diskusi, pemutaran film, dan pembubaran pementasan teater, yang berlanjut dengan penyisiran buku-buku oleh aparat keamanan, menjadi kabar yang santer terdengar belakangan dari tanah air. Secara masif, berpola, dan tiba-tiba, peristiwa-peristiwa tersebut juga dibarengi dengan penangkapan dan intimidasi terhadap individu dan kelompok yang menyimpan dan menggunakan atribut yang secara sepihak ditafsirkan sebagai promosi komunisme.

“Lingkar Mahasiswa Indonesia di Luar Negeri, menyatakan sikap menolak atas cara-cara yang ditempuh negara tersebut. Jejaring mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di berbagai belahan dunia ini menyatakan dengan tegas bahwa peristiwa penggeledahan dan penyitaan buku oleh aparat keamanan, yang merampas hak orang untuk mengakses pengetahuan, adalah sebentuk sikap anti-intelektual,” ungkap rilis tersebut.

Forum kemudian menilai negara sedang melakukan perbuatan melanggar hokum dan mengabaikan hak-hak sipil yang dilindungi oleh konstitusi di Republik Indonesia.

“Kalau ini dibiarkan, cara-cara tersebut bisa diartikan sebagai operasi teror negara terhadap warganya.”

Dikatakan juga bahwa, situasi ini berpotensi menciptakan rasa tidak aman bagi warga negara untuk berpikir dan berpendapat, yang berimbas pada praktik-praktik swa-sensor pengetahuan dan kebuntuan gagasan.

“Padahal, rasa aman, terutama rasa aman mengakses pengetahuan, adalah prasyarat yang mutlak dibutuhkan bagi kemajuan suatu bangsa. Pengetahuan, menurut kami yang hingga siaran pers ini beredar terdiri dari 123 mahasiswa di 25 negara, adalah kunci untuk  membebaskan keterjajahan, seperti yang sudah ditunjukkan oleh para pendiri bangsa ini. Hanya dengan begitu, cita-cita Indonesia untuk bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa besar lain di dunia dapat dicapai.”

Forum ini selanjutnya menuntut agar negara taat konstitusi dengan menjamin rasa aman warga negara dalam berpikir dan berpendapat. Jaminan ini sudah tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28F yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

“Kami juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk menjalankan kewajibannya dalam memimpin pelaksanaan tercapainya hak warga negara untuk hidup bebas dari rasa takut dan merdeka dalam mengakses pengetahuan. Presiden harus menghentikan penggunaan alat-alat negara yang represif dan tidak melalui kaidah hukum.”

Sebut Kata ‘Bom’ di Bandara Pejabat dari Papua Ini Diamankan

bom

Ilustrasi (Sumber gambar: http://www.republika.co.id)

Seorang penumpang Lion Air bernama Yoseph Tabuni terpaksa diamankan otoritas Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, setelah menyatakan ada ‘bom’ di tasnya, Kamis 5 Mei 2016.

Pada saat melalui pemeriksaan keamanan di SCP transit Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, sekitar pukul 23.00 Wita, Yosep menolak tas jinjingannya untuk diperiksa manual oleh petugas avsec.

Ketika ditanya apa isi botol dalam tasnya, yang bersangkutan kemudian mendorong petugas Avsec tersebut dan mengatakan isi tasnya adalah BOM.

Mendengar ucapan yang bersangkutan, petugas Avsec kemudian melakukan pemeriksaan manual terhadap tas tersebut, namun dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya BOM yang dimaksud.

Petugas Avsec lainnya kemudian melaporkan ke SCP Security Team Leader terkait kejadian tersebut dan selanjutnya dibawa ke Posko Security untuk proses introgasi bersama dengan pihak Lion Air, Polsek Bandara, TNI AU dan Otoritas Bandara Wilayah V.

Dari hasil introgasi diperoleh keterangan yang bersangkutan merupakan penumpang transfer Lion Air JT-926 dari Denpasar dan akan melanjutkan penerbangan ke Jayapura dengan menggunakan pesawat Lion Air JT-798.

Menurut pengakuan Yoseph, dia mengucapkan kata “BOM” tersebut karena emosi barangnya harus diperiksa.

Selanjutnya penerbangan yang bersangkutan dibatalkan dan diserahkan ke PPNS Kemenhub untuk proses lebih lanjut.

Setelah proses investigasi, Yoseph baru bisa melanjutkan perjalanan namun harus menandatangani surat pernyataan.

Yoseph sendiri merupakan Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Puncak Intan, yang baru saja mengikuti Diklat Kepegawaian, Administrasi dan sosialisasi Peraturan Pemerintah bersama tiga staff nya di Denpasar Bali.

Proses Seleksi Calon Komisioner KPI Dinilai Tidak Transparan

Proses seleksi komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2016-2019 tengah berlangsung. Sayangnya, proses ini dinilai oleh KNRP (Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran) berlangsung secara tidak transparan.

Hal ini terindikasi dari sulitnya akses informasi mengenai orang-orang yang melamar sebagai komisioner KPI. Meski proses pendaftaran calon dilakukan secara online, data-data pelamar tidak bisa diakses online.

KNRP adalah koalisi yang terdiri dari 20 organisasi masyarakat sipil dan 131 akademisi juga aktivis yang peduli pada demokratisasi penyiaran. Tujuan koalisi ini adalah memastikan 3 agenda penyiaran yang berlangsung di tahun ini, yakni revisi UU penyiaran, perpanjangan izin siar 10 stasun televisi bersiar nasional, dan seleksi KPI berjalan sesuai dengan kepentingan publik.

“Jangankan data pelamar, informasi mengenai tahapan-tahapan seleksi pun tidak diumumkan,” ungkap Lestari Nurhayati, Dosen LSPR (London School of Public Relation) yang juga tergabung dalam KNRP.

Menurutnya, tanpa transparansi, sulit bagi publik untuk mengawal proses seleksi.

“Partisipasi publik adalah prasyarat demokrasi. Apalagi, KPI adalah wakil publik dalam penyiaran. Harapan dan dukungan publik mutlak dibutuhkan jika kita ingin KPI menjadi lembaga yang berwibawa,” ungkap Lestari seraya berharap tahapan selanjutnya dalam proses seleksi dilakukan secara terbuka.

Belajar dari pemilihan komisioner KPI periode 2013-2016 lalu, proses yang tertutup cenderung menguntungkan kelompok-kelompok kepentingan seperti partai politik dan pemilik media. Laporan majalah Tempo edisi 20 Januari 2014 bertajuk “Seleksi Serampangan Punggawa Penyiaran” menujukkan adanya indikasi kecurangan dalam proses seleksi periode tersebut.

Hasil uji kompentensi calon komisioner dikesampingkan sementara orang-orang yang memiliki nilai buruk dalam uji kompetensi justru diloloskan karena kedekatan dengan lembaga penyiaran atau pun partai politik.

Muhamad Heychael, Direktur Remotivi yang juga anggota KNRP menilai, dampak proses tersebut bisa dirasakan secara langsung oleh publik hari ini, yakni lemahnya kinerja komisioner KPI.

Hasil survei Remotivi menunjukkan bahwa 94% publik tidak puas dengan kinerja KPI. Pasalnya, KPI tidak tegas dalam penegakan aturan penyiaran. Dalam riset yang lain, Remotivi menjukkan bahwa sanksi KPI hanya basa basi belaka, tidak menimbulkan efek jera pada pelanggar aturan penyiaran. Lemahnya penegakan aturan adalah salah satu indikasi dari lemahnya komitmen komisioner pada kepentingan publik.

Tugas berat kini ada di pundak 9 orang panitia Seleksi (Pansel) yang telah ditunjuk Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo).

Eni Maryani, Dosen Komunikasi Universitas Padjadjaran yang juga anggota KNRP menambahkan “memastikan berjalannya proses secara transparan adalah salah satu prioritas Pansel”.

“Transpransi ini bisa dilakukan setidaknya melalui 3 hal. Pertama, secara terbuka mengumumkan tahapan-tahapan proses seleksi agar publik dapat memantau tiap prosesnya. Kedua, mempublikasi data pelamar yang telah lolos seleksi administratif, sehingga publik bisa memeriksa rekam jejak masing-masing pelamar. Terakhir, menjelaskan indikator penilaian secara mendetil, sehingga publik bisa menilai sejauh apa visi kepentingan publik, yakni kompetensi dan integritas, menjadi acuan dalam proses pemilihan ini,” ujar Eni.

Semangat yang sama juga Eni harapkan berlaku di DPR. Sebab, pada akhirnya DPR-lah yang akan memilih 9 nama dari 27 nama yang akan dihasilkan pansel lewat proses yang kini tengah berjalan.

Untuk memastikan hadirnya transparansi dalam proses seleksi calon komisioner KPI periode ini, KNRP mengajak publik untuk mengawal prosesnya secara bersama. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan turut memberi informasi dan penilaian atas nama-nama yang diloloskan oleh Pansel ataupun DPR nantinya. (Rilis)

Keren…Kabupaten Raja Ampat Luncurkan Modul Pendidikan Lingkungan Hidup

Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati sampaikan pidato peluncuran  modul PLH_foto Nugroho Arif Prabowo_TNC

Bupati Raja Ampat, Abdul Faris menyampaikan pidato peluncuran modul PLH (Foto:  (Foto: Nugroho Arif Prabowo/TNC)

Sejak pertengahan tahun 2015, The Nature Conservancy (TNC) bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat dan Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) telah mengembangkan modul program pendidikan lingkungan hidup yang fokus pada pengembangan kurikulum muatan lokal di sekolah dasar khususnya kelas IV dan V.

Setelah melalui serangkaian lokakarya, akhirnya tepat di Hari Pendidikan Nasional, tanggal 2 Mei 2016, modul tesebut secara resmi diluncurkan oleh Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati untuk kemudian dapat diterapkan di seluruh sekolah dasar di Kabupaten Raja Ampat.

Kepulauan Raja Ampat yang terletak di jantung segitiga karang merupakan pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Data menunjukkan bahwa Raja Ampat merupakan rumah bagi 75% jenis terumbu karang di dunia dengan 553 jenis terumbu karang dan 1.437 jenis ikan karang.

Perairannya yang kaya menyediakan sumber kehidupan dan mata pencaharian bagi lebih dari 40.000 penduduk. Masyarakat lokal di Raja Ampat mempunyai kaitan budaya dan hak kepemilikan tradisional yang kuat atas wilayah baik darat maupun laut.

Pada kondisi ini, mengenalkan upaya untuk menjaga lingkungan sejak dini kepada anak-anak melalui pendidikan lingkungan hidup menjadi penting. Pendekatan dalam modul pendidikan lingkungan hidup yang mengintegrasikan beberapa cabang ilmu mengenai perikehidupan manusia serta kaitannya dengan berbagai aspek, sangat kontekstual dengan situasi saat ini.

Dengan memanfaatkan lingkungan di sekitar sebagai sumber belajar menjadikan siswa memiliki kemampuan untuk melakukan analisa mengenai permasalahan lingkungan serta memahami tentang cara mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia secara baik dan berkelanjutan.

“Semoga isi dan pesan yang terkandung dalam modul ini selain dapat menambah pengetahuan tentang ilmu kelautan juga dapat memberikan pesan pelestarian sumber daya laut khususnya sumber daya alam yang ada di wilayah Kabupaten Raja Ampat.”

Faris berharap dengan adanya modul ini, anak didik dapat lebih mencintai dan menghargai segala bentuk anugerah yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa karena sumber daya alam yang mereka miliki ini hanya merupakan titipan yang harus dijaga untuk generasi yang akan datang* (rilis)

KOMPAS.COM Dinilai Keliru Beritakan Suku Tobelo Dalam

kompas

Capture berita kompas.com yang dipermasalahkan (Sumber: kompas.com)

Oleh: Faris Bobero (www.kabarpulau.com)

Berita di kompas.com edisi Rabu (20/4/2016) berjudul “Keluar Hutan Cari Makanan, Warga Suku Togutil Serang Perusahaan” dinilai sejumlah pihak sebagai berita yang keliru.

Menurut Syaiful Madjid, staf pengajar di Sosiologi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, tidak hanya keliru dalam pemberitaan, penyebutan Suku Togutil pun sebenarnya sudah keliru, karena itu adalah istilah orang luar kepada Suku Tobelo Dalam yang tinggal di hutan Halmahera.

“Jadi, salah kalau orang menyebut Suku Togutil. Tidak ada suku Togutil di Malut,” ungkap Syaiful, yang saat ini  sedang meneliti tentang kehidupan Suku Tobelo Dalam, O’Hongana Manyawa yang tinggal di hutan, Kamis 21 April 2016, sebagaimana dikutip dari www.kabarpulau.com.

“Saya sudah konfirmasi ke teman-teman Suku Tobelo di sana, bahwa tidak ada penyerangan Suku Tobelo Dalam ke PT Bumi Jaya Utama,” katanya.

Lebih jauh Syaiful menjelaskan bahwa selama ini masih banyak orang bahkan media melakukan stereotype terhadap Suku Tobelo Dalam, bahkan melabelkan Suku Tobelo Dalam sebagai orang jahat.

Syaiful, menjelaskan, ada dua penyebutan untuk Suku Tobelo dalam istilah lokal yakni, O’Hongana Manyawa, penyebutan untuk Suku Tobelo yang tinggal di dalam hutan, dan O’Hoberera Manyawa, Suku Tobelo yang tinggal di luar hutan.

O’Hongana Manyawa sendiri adalah Suku Tobelo Dalam, atau biasa disebut komunitas Togutil, mereka pun punya tradisi menjaga hutan. “Apa yang diistelahkan Negara terkait hutan produksi dan hutan lindung itu sudah diterapkan komunitas Tugutil sejak turun-temurun,” jelasnya.

Munadi, Ketua Badan Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara mengatakan, pemberitaan kompas.com tersebut telah menyudutkan warga atau suku Asli di sana.

Hal ini karena banyak wartawan yang tidak bersentuhan langsung dengan komunitas Togutil dan mempunyai pandangan buruk terhadap Suku Tobelo Dalam.

“Sudah banyak kasus wartawan yang tidak berada di lapangan, atau tidak bersentuhan dengan Komunitas Togutil memberitakan Orang Togutil menyerang Camp perusahaan. Padahal kenyataannya tidak begitu,” kata Munadi.

Selain itu, Munadi mengatakan, secara organisasi, AMAN mengutuk pemberitaan yang menyudutkan orang Tobelo Dalam di wilayah Woesopen, bahwa mereka menyerang camp perusahan itu tidak sepenuhnya benar. Harus dibedakan menyerang dan kelompok ini berkunjung ke camp.

Orang lari meninggalkan lokasi itu karena sudah tertanam di otaknya bahwa Tobelo Dalam itu orang jahat jadi harus menghindar.

“Bahwa Kompas.com memberitakan Suku Tobelo Dalam dengan menyebut Suku Togutil keluar ke kampung Kotalo, itu tidak benar. Kelompok ini hanya sampai di camp perusahan yang jaraknya sangat jauh,” kata Munadi.

Munadi yang juga warga Weda, Halmahera Tengah mengatakan, kejadian tersebut bukan terjadi di luar hutan seperti berita kompas.com itu terjadi di dalam hutan. Hutan tempat hidup orang Tobelo Dalam.

Bahkan, menurut Munadi, yang harus dipahami juga oleh orang luar maupun oknum wartawan adalah, perusahan HPH beroperasi di Woesopen yakni wilayah hidup Suku Tobelo Dalam. Justeru yang terganggu adalah Suku Tobelo yang tinggal di wilayah tersebut.

“Saya melihat ada upaya mengkriminalisasi kelompok Tobelo Dalam. Saya pun curiga perusahaan akan menggunakan alasan kejadian ini untuk mengamankan investasinya dengan bantuan Negara. Sebab, Hal ini sudah terjadi berulang kali,” katanya.

“Olehnya itu, AMAN desak kepada pemegang izin dan kepada negara untuk menghargai hak hidup Suku Tobelo Dalam. Jangan merampas ruang hidup mereka,” tambahnya.

(Faris Bobero)

Sumber: http://www.kabarpulau.com