Keren…Kabupaten Raja Ampat Luncurkan Modul Pendidikan Lingkungan Hidup

Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati sampaikan pidato peluncuran  modul PLH_foto Nugroho Arif Prabowo_TNC

Bupati Raja Ampat, Abdul Faris menyampaikan pidato peluncuran modul PLH (Foto:  (Foto: Nugroho Arif Prabowo/TNC)

Sejak pertengahan tahun 2015, The Nature Conservancy (TNC) bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat dan Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) telah mengembangkan modul program pendidikan lingkungan hidup yang fokus pada pengembangan kurikulum muatan lokal di sekolah dasar khususnya kelas IV dan V.

Setelah melalui serangkaian lokakarya, akhirnya tepat di Hari Pendidikan Nasional, tanggal 2 Mei 2016, modul tesebut secara resmi diluncurkan oleh Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati untuk kemudian dapat diterapkan di seluruh sekolah dasar di Kabupaten Raja Ampat.

Kepulauan Raja Ampat yang terletak di jantung segitiga karang merupakan pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Data menunjukkan bahwa Raja Ampat merupakan rumah bagi 75% jenis terumbu karang di dunia dengan 553 jenis terumbu karang dan 1.437 jenis ikan karang.

Perairannya yang kaya menyediakan sumber kehidupan dan mata pencaharian bagi lebih dari 40.000 penduduk. Masyarakat lokal di Raja Ampat mempunyai kaitan budaya dan hak kepemilikan tradisional yang kuat atas wilayah baik darat maupun laut.

Pada kondisi ini, mengenalkan upaya untuk menjaga lingkungan sejak dini kepada anak-anak melalui pendidikan lingkungan hidup menjadi penting. Pendekatan dalam modul pendidikan lingkungan hidup yang mengintegrasikan beberapa cabang ilmu mengenai perikehidupan manusia serta kaitannya dengan berbagai aspek, sangat kontekstual dengan situasi saat ini.

Dengan memanfaatkan lingkungan di sekitar sebagai sumber belajar menjadikan siswa memiliki kemampuan untuk melakukan analisa mengenai permasalahan lingkungan serta memahami tentang cara mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia secara baik dan berkelanjutan.

“Semoga isi dan pesan yang terkandung dalam modul ini selain dapat menambah pengetahuan tentang ilmu kelautan juga dapat memberikan pesan pelestarian sumber daya laut khususnya sumber daya alam yang ada di wilayah Kabupaten Raja Ampat.”

Faris berharap dengan adanya modul ini, anak didik dapat lebih mencintai dan menghargai segala bentuk anugerah yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa karena sumber daya alam yang mereka miliki ini hanya merupakan titipan yang harus dijaga untuk generasi yang akan datang* (rilis)

Pulau Tunda, Keruk Pesisir Reklamasi

Tunda1

Foto: Judy Rahardjo

Oleh: Judy Rahardjo (www.rumahkonsumen.blogspot.co.id)

—-

SAYA sungguh terkejut membaca berita, para pengembang proyek reklamasi teluk Jakarta itu mengeruk pasir dari Pulau Tunda. Sebuah pulau kecil yang mengapung di atas Laut Jawa. Letaknya sekitar 16 mil, sekitar dua setengah jam perjalanan, kalau kondisi laut sedang teduh, dari pelabuhan Karangangtu, Banten Lama, Kabupaten Serang. Sebuah kabupaten di Banten, 70 kilometer dari Jakarta.

Saya bersyukur mendapat kesempatan pergi ke Pulau Tunda atau Pulau Babi, pada tahun 2007, ketika bekerja dengan sebuah LSM internasional. Saya menangkap nuansa Tunda, sebagai sebuah pulau yang rentan, dengan suasana inferior yang suram. Setahun sebelum saya tiba di sana, terjadi peristiwa rawan pangan dan kelaparan, akibat musim barat yang berat membuat para nelayan tidak bisa melaut.

Selain itu, teror bajak laut menjadi momok, yang merampas tangkapan laut mereka dan tak segan-segan melukai bahkan membunuh nelayan dengan senjata organik.

Saya pun tersenyum getir, ketika suatu sore sebelum matahari tenggelam di ujung barat, seorang kawan saya di Pulau Tunda, Jarot, bertutur:

Tunda, bukan pulau penting, kapal-kapal besar itu hanya lewat-lewat saja,” sembari menunjuk sebuah kapal peti kemas yang melaju ke timur.

Ruang diskusi dengan pemerintah setempat pun, terasa seperti ruang hampa. Dinas kelautan setempat ketika menenggelamkan rumpon di sekitar pesisir Tunda tanpa melalui diskusi dengan orang-orang Tunda.

Pulau kecil ini terbagi atas dua kampung: Kampung Barat dan Kampung Timur. Jumlah penduduknya, sekitar seribu lebih. Sebagian besar kepemilikan tanah bukan dikuasai orang Tunda, melainkan milik orang dari Kepulauan Seribu, Jakarta.

Sebagian besar laki-laki pulau ini, menggantungkan hidup dari hasil tangkapan laut. Kecuali hari Jumat, mereka tidak melaut. Mereka hanyalah pekerja nelayan, tanpa memiliki perahu atau kapal. Mereka tergantung pada para juragan, yang memiliki sebagian besar kapal.

Orang Tunda menyebut mereka dengan sebutan panggilan “bos”. Para juragan ini juga menjadi tempat berutang bagi orang Tunda, misalnya untuk ongkos operasional mereka melaut.

Syaratnya sederhana, semua hasil tanggapan harus disetor ke juragan, tempat mereka meminjam. Pada saat saya berada di Tunda, ada empat juragan, masing-masing punya lapak, tempat pengumpulan hasil tangkapan.

Di lapak ini, ikan yang disetor ditimbang, dicatat siapa yang setor, ikan di-sortir dan dimasukan dalam kotak gabus yang berisi es. Sementara para perempuan Tunda, mengail uang dengan menjadi tenaga kerja di Arab. Hasil kerja mereka di Arab, biasanya untuk ongkos membikin rumah batu di Tunda.
Para juragan itu mengeluhkan pada saya, betapa suramnya TPI, tempat pelelangan ikan, Karangantu, Serang.  Mereka menganggap TPI itu bukan, tempat lelang. Lantaran, harga ikan terlampau rendah, apalagi kerap kali sepi pembeli.

Pembelinya pun individual, suka tidak langsung memberi uang tunai, suka berutang. Maka, mereka lebih suka merapat ke TPI di Muara Syahban, Tangerang. Mereka memberangkatkan hasil tangkapan pada dini hari, sekitar empat jam dari Tunda. Salah satu jurangan, “Bos” Sanusi punya pola berbeda, dia memang merapatkan kapal di Muara Syahban, tapi di sana mobil pick-up-nya sudah siap menunggu, untuk mengangkut hasil tangkapan  di Kamal dan Muara Baru, Jakarta.

Alasannya sederhana, sudah ada kontak dengan pembeli di sana, selain itu kalau Muara Syahban, pembeli tidak langsung bayar tunai, apalagi ada potongan enam persen untuk disetor ke pemerintah setempat. Biasanya, hasil tangkapan nelayan Tunda, adalah jenis ikan dasar atau ikan karang. Harganya seringkali fluktuatif. Tapi, kalau hari raya Cina tiba, ikan tenggiri harganya menjadi cukup mahal.

Pulau Tunda, tempat yang membuat saya lebih bisa menghayati, betapa krusialnya kehidupan orang-orang pulau, di tengah ketimpangan relasi kuasa, kemiskinan, juga isu-isu perubahan iklim.

Di pulau ini, LIPI, lembaga ilmu pengetahuan indonesia, mendatangkan bantuan listrik tenaga matahari untuk rumah tangga, dengan aki buatan korea. Namun, hanya cukup untuk menyalakan dua bola lampu dan televisi.

Suatu malam, saya meminta bantuan Slamet, seorang kawan di Pulau Tunda, untuk menyewa gengset guna menyalakan laptop saya guna membuat laporan.

Paginya, Slamet mengatakan pada saya,”mas, para tetangga sebelah menyampaikan terima kasih“.

Saya agak kaget, terima kasih untuk apa. “Iya mas, tadi malam, mereka menyambung listrik ke gengset itu, supaya mereka bisa nonton televisi berwarna, karena kalau pakai listrik tenaga matahari, televisi mereka menjadi hitam-putih“, lanjut Slamet.

Maka, saya benar-benar merasa risau, dengan para pengembang reklamasi itu yang mengeruk pasir di Pulau Tunda.
Boleh jadi agak berbeda dengan tempat lain. Tiga bulan sebelum penanggalan 2015 habis, seorang kawan saya di Pare-Pare, Haji Amin, mengajak saya untuk menyaksikan “gunung yang dipindahkan ke laut”.

Saya waktu itu tertawa saja, sembari mengingat potongan cerita epos Ramayana, ketika kera Hanoman memindahkan gunung.

Esok harinya, Haji Amin mengantar saya ke Kantor BPS Pinrang. Tidak jauh dari perbatasan Pare-Pare dan Pinrang, Haji Amin menunjukan saya di sisi kanan jalan,”dulu ini gunung, kemudian tanahnya dikeruk dengan ekskavator, untuk menimbun laut di sebelah kiri jalan“, katanya.

Saya memperhatikan secara seksama, perumahan yang dulu tertutupi bukit itu memang terlihat jelas, dan pesisir laut di sebelah kiri jalan itu terlihat rata dengan timbunan tanah. Tapi tidak semuanya, bukit itu terkelupas.

Masih tersisa tanah kuburan yang menjulang ke langit, tetapi sisi-sisinya terkelupas. Saya lalu menanyakan hal ini pada Haji Amin.

Waktu mau dikeruk tanahnya, sampai dekat kuburan, ekskavator itu mendadak mati, macet, rusak, jadi tidak diteruskan“, tuturnya. Lalu, apa yang saya bayangkan kemudian. Bagaimana orang mau berziarah ke kuburan itu, apa mesti pakai tangga?

Tamalanrea, 20 April 2016

Sumber: http://rumahkonsumen.blogspot.co.id/2016/04/pulau-tunda-keruk-pasir-reklamasi.html

Akun Facebook WALHI Sulsel Dibobol. Karena Reklamasi?

 

Capture

Akun Facebook organisasi lingkungan WALHI Sulawesi Selatan dibobol orang yang tak bertanggungjawab. Dampaknya, akun organisasi yang akhir-akhir ini gencar menyoroti reklamasi pesisir Makassar ini hilang dari pencarian Facebook.

“Selamat! Kalian sudah berhasil membobol Facebook Walhi Sulsel dan menonaktifkannya,” tulis Muhammad Al Amin, Biro Kampanye dan Advokasi WALHI Sulsel, (Kamis 21/4/2016).

Menurut Amin, kemungkinan akunnya diambil alih baru kemudian dihapus.Ia baru mengetahuinya ketika hendak membuka Facebook namun tak bisa diakses pada Rabu malam (20/4/2016).

“Kalau cari akun Walhi Sulsel di pencarian Facebooknya pasti tidak ada,” ujarnya .

Amin sendiri sudah mencoba melaporkan hal ini ke Facebook dan mendapatkan jawaban akan segera dilakukan pemeriksaan dokumen.

Meski belum bisa dipastikan, namun dicurigai pihak yang melakukan penghapusan akun Facebook ini adalah yang tidak senang dengan aktivitas WALHI Sulsel dalam menyuarakan penolakan reklmasi akhir-akhir ini.

Reklamasi ini sendiri kasusnya sedang bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Makassar, dimana WALHI Sulsel menggugat perizinan Pemprov Sulsel .

Selasa kemarin (19/4/2016), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui suratnya ke WALHI Sulsel menyatakan belum pernah memberikan izin lokasi dan rekomendasi pelaksanaan reklamasi, sebagaimana yang diakui oleh pihak Pemprov Sulsel selama ini. []

Reklamasi Dituding Penyebab Rusaknya Terumbu Karang di Pesisir Makassar

Karang01

Dengan metode transect point peneliti dari MSDC menemukan adanya trend penurunan kualitas populasi dan kualitas terumbu karang di tiga pulau di pesisir Kota Makassar. (Foto:MSDC)

Populasi dan kualitas terumbu karang di tiga pulau di pesisir Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menurun drastis. Beberapa faktor eksternal dicurigan sebagai penyebabnya, termasuk proyek reklamasi untuk pembangunan Centre Point of Indonesia (CPI).

Hal ini terungkap dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Marine Science Diving Club (MSDC) Universitas Hasanuddin, pada awal Desember 2015 lalu. Melalui metode point transect, penelitian ini menunjukkan adanya trend penurunan kualitas terumbu karang di tiga pulau yang diteliti, yaitu Pulau Barang Lompo, Barrang Caddi dan Samalona.

“Dari ketiga pulau yang kami teliti memang terlihat adanya penurunan populasi atau persentase ketertutupan terumbu karang dalam empat tahun terakhir. Yang paling parah terjadi di Pulau Samalona, pulau terdekat dari Kota Makassar,” ungkap Ketua MSDC, Hardin Lakota, di Makassar, Sabtu (9/1/2016).

Penelitian ini mengambil sampel di dua titik pada masing-masing pulau, yaitu di kedalaman 3 meter dan 7 meter, dengan panjang transek 100 meter. Jarak yang dianggap sudah mewakili pulau yang diteliti.

Menurut Hardin, untuk mengetahui kualitas karang bisa dihitung dari persentase karang hidup di masing-masing pulau yang diteliti. Indikatornya adalah jika kondisi ketertutupan antara 75-100 persen maka kualitasanya sangat baik. Antara 50 – 75 persen baik, dan jika di bawah 50 persen maka dikategorikan buruk.

“Hasilnya menunjukkan bahwa pada tahun 2015 ini kondisi ketertutupan karang rata-rata di angka 30-an persen, yang berarti termasuk dalam kategori buruk.”

Dari grafik yang ditunjukkan Hardin, menunjukkan bahwa di Pulau Barrang Caddi, kondisi terumbu karangnya sempat mengalami kenaikan pada tahun 2013, yaitu 67 persen, dari sebelumnya yang hanya 56 persen. Namun, pada tahun 2014 menurun menjadi 47 persen. Pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan hingga 33 persen.

Karang02

Kondisi terumbu karang yang rusak, tertutupi pasir dan ditumbuhi algae banyak ditemukan di daerah yang diteliti. (Foto: MSDC)

Di Pulau Barrang Lompo, dari tahun 2012 – 2015 trend nya terus menurun. Jika pada tahun 2012 populasi ketertutupan sekitar 62 persen, turun menjadi 50 persen di tahun 2013, lalu turun lagi ke angka 34 persen di tahun 2014. Pada tahun 2015 turun drastis ke angka 29 persen, yang merupakan angka terendah dari seluruh pulau yang diteliti.

Trend penurunan yang sama terjadi di Pulau Samalona. Jika ada tahun 2012 kondisi ketertutupan yang direkam sebesar 57 persen, menurun menjadi 56 persen di tahun 2014, lalu ke angka 49 persen di tahun 2014. Penurunan drastis terjadi di tahun 2015 menjadi 35 persen.

“Ini bisa jadi terkait dengan semakin tingginya intensitas pembangunan di wilayah pesisir Makassar dalam dua tahun terakhir,” ungkap Hardin.

Menurut Hardin, tidak hanya segi populasi, kondisi kesehatan terumbu karang di pulau yang diteliti juga menunjukkan adanya penurunan yang drastis. Banyak terumbu karang yang hampir mati, dan di beberapa tempat dipenuhi oleh pasir akibat sedimentasi yang parah. Sampah-sampah juga banyak ditemukan di sela-sela terumbu karang.

Menyangkut penyebab, meski belum bisa memastikan, namun dilihat dari ciri-ciri kerusakan sebagian besar diakibatkan oleh dampak reklamasi. Penyebab lain yang dicurigai adalah tindakan pengeboman dan pembiusan, meski skalanya kecil.

Pemerintah Kota Makassar sendiri, menurut Hardin, menuding penyebab kerusakan itu pada perilaku pengeboman dan pembiusan. Namun ia sangsi dengan asumsi tersebut, dengan melihat apa yang ditemukannya di lapangan.

“Mungkin memang ada juga karena bom dan bius tapi skalanya kecil. Justru yang banyak terjadi adalah kekeruhan air dan banyaknya pasir yang menutupi karang. Ini karena sedimentasi sebagai dampak dari reklamasi,” tambahnya.

Pelaksanaan reef check ini sendiri merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan MSDC kerjasama dengan Jaringan Kerja Reefcheck Indonesia (JKRI) yang berpusat di Bali. ‘Reef Check’ selain sebagai metode juga sendiri merupakan suatu jaringan pemantauan terumbu karang di seluruh dunia dengan pusat di California, Amerika Serikat.

“Aktivitas reef check ini sudah dilakukan sejak 1998, namun baru beberapa tahun ini dipercayakan kepada lembaga kami. Tujuannya untuk mengetahui kondisi terumbu karang di Indonesia dan kami MSDC khusus untuk Indonesia bagian timur.”

Dalam pelaksanaan penelitian termbu karang, menurut Hardin, dikenal banyak metode namun mereka memilih point transect karena lebih sederhana sehingga mudah dipahami dan dilakukan oleh masyarakat awam.

“Harapannya bahwa dengan metode ini juga bisa dilakukan oleh masyarakat awam karena metodenya yang sederhana melalui transek atau penelusuran di titik tertentu dengan jarak antara titik setengah meter.”

Karang05

Grafik trend penurunan populasi terumbu karang di tiga pulau yang diteliti. Pada 2015, terumbu karang di seluruh pulau menunjukkan penurunan rata-rata 30-an persen, yang berarti berada dalam kualitas buruk. (Gambar: MSDC)

Tidak hanya meneliti terumbu karang, pelaksanaan reef check ini juga bertujuan untuk monitoring ikan-ikan tertentu yang dianggap penting atau dilindungi. Beberapa jenis di antaranya adalah ikan kerapu tikus, humphead wrasse atau Napoleon dan bumphead.

Dengan kondisi yang rusak parah tersebut, Hardin berharap adanya upaya berbagai pihak melakukan aksi bersama dalam melakukan penyelamatan.

“Memang perlu kerjasama antar berbagai pihak untuk melakukan tindakan bersama. Pertama-tama mungkin adalah melakukan penelitian lanjutan tentang tingkat kekeruhan, untuk mencari penyebabnya secara pasti. Kita butuh informasi ini untuk memastikan penyebab yang sebenarnya sebelum menentukan tindakan strategis yang bisa dilakukan ke depan.”

Peluang memperbaiki kondisi terumbu karang ini pun menurut Hardi, masih terbuka lebar, karena tidak semua terumbu karang mengalami kerusakan yang parah.

“Dalam pemikiran kami langkah yang bisa dilakukan adalah melakukan monitoring secara intens, tiga kali seminggu. Kita harus lihat secara pasti apakah penyebabnya adalah alami atau karena faktor eksternal, seperti reklamasi atau bom ikan.”

Mengenai kemungkinan diadakannya transplantasi terumbu karang, menurut Hardin, bukanlah solusi yang tepat.

“Melakukan transplantasi terumbu karang di perairan yang keruh sama saja bohong dan malah akan semakin merusak, karena ini terkait pertumbuhan. Kecuali perairannya sehat baru bisa. Kita sudah mencoba beberapa kali tapi ternyata hasilnya tidak efektif dengan tingkat pertumbuhan yang kurang bagus.”

Proyek transplantasi terumbu karang yang sering dilakukan, menurut Hardin, banyak yang gagal karena hanya fokus pada prosesnya saja, tanpa ada pengawasan setelahnya.

Irham Rapi, Direktur Yayasan Konservasi Laut (YKL) tak menampik dugaan bahwa reklamasi melalui proyek CPI sebagai penyebab utama rusaknya terumbu karang tersebut.

“Besar kemungkinan memang itu adalah dampak dari reklamasi, meski memang harus dilakukan penelitian lebih lanjut lagi. Penyebabnya sendiri bisa macam-macam,” katanya.

Terumbu karang, menurutnya, memang membutuhkan kondisi laut yang sehat. Tidak hanya karena reklamasi, gangguan terhadap populasi dan pertumbuhan terumbu karang bisa juga disebabkan karena aktivitas pembuangan limbah, pengeboman, bius dan bahkan karena pengaruh perubahan iklim.

“Perubahan iklim dengan suhu yang semakin panas bisa menyebabkan matinya terumbu karang, munculnya penyakit seperti bleaching atau pemutihan karang.”

Jamaluddin Jompa, Dekan Fakultas Perikanan Universitas Hasanuddin berharap agar hasil penelitian ini ditanggapi serius oleh pemerintah Kota Makassar. Jika memang kerusakan itu terjadi karena kesengajaan maka perlu adanya sanksi berat bagi pelaku pengrusakan.

“Perlu adanya tindak lanjut dari pemerintah kota Makassar akan hal ini. Selain itu diperlukan adanya penegakan aturan dan hukum bagi para perusak ekosistem terumbu karang dan laut,” tambahnya. []

Penulis: Wahyu Chandra (wahyuch@outlook.com)

Sumber: mongabay.co.id