KOMPAS.COM Dinilai Keliru Beritakan Suku Tobelo Dalam

kompas

Capture berita kompas.com yang dipermasalahkan (Sumber: kompas.com)

Oleh: Faris Bobero (www.kabarpulau.com)

Berita di kompas.com edisi Rabu (20/4/2016) berjudul “Keluar Hutan Cari Makanan, Warga Suku Togutil Serang Perusahaan” dinilai sejumlah pihak sebagai berita yang keliru.

Menurut Syaiful Madjid, staf pengajar di Sosiologi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, tidak hanya keliru dalam pemberitaan, penyebutan Suku Togutil pun sebenarnya sudah keliru, karena itu adalah istilah orang luar kepada Suku Tobelo Dalam yang tinggal di hutan Halmahera.

“Jadi, salah kalau orang menyebut Suku Togutil. Tidak ada suku Togutil di Malut,” ungkap Syaiful, yang saat ini  sedang meneliti tentang kehidupan Suku Tobelo Dalam, O’Hongana Manyawa yang tinggal di hutan, Kamis 21 April 2016, sebagaimana dikutip dari www.kabarpulau.com.

“Saya sudah konfirmasi ke teman-teman Suku Tobelo di sana, bahwa tidak ada penyerangan Suku Tobelo Dalam ke PT Bumi Jaya Utama,” katanya.

Lebih jauh Syaiful menjelaskan bahwa selama ini masih banyak orang bahkan media melakukan stereotype terhadap Suku Tobelo Dalam, bahkan melabelkan Suku Tobelo Dalam sebagai orang jahat.

Syaiful, menjelaskan, ada dua penyebutan untuk Suku Tobelo dalam istilah lokal yakni, O’Hongana Manyawa, penyebutan untuk Suku Tobelo yang tinggal di dalam hutan, dan O’Hoberera Manyawa, Suku Tobelo yang tinggal di luar hutan.

O’Hongana Manyawa sendiri adalah Suku Tobelo Dalam, atau biasa disebut komunitas Togutil, mereka pun punya tradisi menjaga hutan. “Apa yang diistelahkan Negara terkait hutan produksi dan hutan lindung itu sudah diterapkan komunitas Tugutil sejak turun-temurun,” jelasnya.

Munadi, Ketua Badan Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara mengatakan, pemberitaan kompas.com tersebut telah menyudutkan warga atau suku Asli di sana.

Hal ini karena banyak wartawan yang tidak bersentuhan langsung dengan komunitas Togutil dan mempunyai pandangan buruk terhadap Suku Tobelo Dalam.

“Sudah banyak kasus wartawan yang tidak berada di lapangan, atau tidak bersentuhan dengan Komunitas Togutil memberitakan Orang Togutil menyerang Camp perusahaan. Padahal kenyataannya tidak begitu,” kata Munadi.

Selain itu, Munadi mengatakan, secara organisasi, AMAN mengutuk pemberitaan yang menyudutkan orang Tobelo Dalam di wilayah Woesopen, bahwa mereka menyerang camp perusahan itu tidak sepenuhnya benar. Harus dibedakan menyerang dan kelompok ini berkunjung ke camp.

Orang lari meninggalkan lokasi itu karena sudah tertanam di otaknya bahwa Tobelo Dalam itu orang jahat jadi harus menghindar.

“Bahwa Kompas.com memberitakan Suku Tobelo Dalam dengan menyebut Suku Togutil keluar ke kampung Kotalo, itu tidak benar. Kelompok ini hanya sampai di camp perusahan yang jaraknya sangat jauh,” kata Munadi.

Munadi yang juga warga Weda, Halmahera Tengah mengatakan, kejadian tersebut bukan terjadi di luar hutan seperti berita kompas.com itu terjadi di dalam hutan. Hutan tempat hidup orang Tobelo Dalam.

Bahkan, menurut Munadi, yang harus dipahami juga oleh orang luar maupun oknum wartawan adalah, perusahan HPH beroperasi di Woesopen yakni wilayah hidup Suku Tobelo Dalam. Justeru yang terganggu adalah Suku Tobelo yang tinggal di wilayah tersebut.

“Saya melihat ada upaya mengkriminalisasi kelompok Tobelo Dalam. Saya pun curiga perusahaan akan menggunakan alasan kejadian ini untuk mengamankan investasinya dengan bantuan Negara. Sebab, Hal ini sudah terjadi berulang kali,” katanya.

“Olehnya itu, AMAN desak kepada pemegang izin dan kepada negara untuk menghargai hak hidup Suku Tobelo Dalam. Jangan merampas ruang hidup mereka,” tambahnya.

(Faris Bobero)

Sumber: http://www.kabarpulau.com

Advertisements

Rumah Kompos dan Kemandirian Petani Aunupe Konawe Selatan

Kompos 02

Jika tidak sedang di kebun, para ibu-ibu petani ini berkumpul di rumah kompos mengumpulkan bahan-bahan pembuatan kompos dan beraktivitas secara bersama. Dengan adanya peralatan bantuan BI kini pekerjaan mereka jauh lebih mudah. Foto: Wahyu Chandra

Desa Aunupe, Kecamatan Wolasi, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, memiliki tanah yang subur. Masyarakatnya sebagian besar hidup dari bertani dan berkebun. Sayangnya selama ini pengelolaan pertanian tidak dikelola dengan baik.

Ketergantungan pada pupuk dan pestisida alami sangat besar, tidak hanya berdampak pada kesuburan tanah tapi juga dengan besarnya biaya produksi.

Kondisi ini berlanjut hingga sekitar September 2014 lalu, ketika proyek Agroforestry and Forestry in Sulawesi: Linking Knowledge with Action (AgFor) di Sulawesi Tenggara datang memperkenalkan program kemitraan. Salah satu bagian dari program kemitraan ini petani diajari berbagai metode pertanian yang lebih modern dan juga ramah lingkungan.

Mereka belajar banyak hal, mulai dari teknik okulasi, stek dan pengelolaan kebun yang lebih baik. Petani juga belajar membuat bahan pupuk organic yang pembuatannya dilakukan secara bersama di sebuah rumah kompos.

Sri Utami (30), salah seorang petani yang juga pengelola rumah kompos ini menjelaskan bahwa keberadaan rumah kompos ini sangat membantu warga untuk menghasilkan kompos dalam skala besar.

“Kalau dulu bikin kompos secara manual itu agak repot, karena harus mengumpulkan bahan yang diangkut secara terpisah. Proses pembuatannya pun agak repot karena harus mencacah bahan satu persatu. Waktunya bisa lebih lama untuk sekali produksi,” katanya ketika ditemui Mongabay, Rabu (17/2/2016).

Rumah Kompos ini dibangun atas dukungan dari Bank Indonesia atas fasilitasi dari AgFor. Sejak berdirinya, sekitar Agustus 2015 silam, rumah kompos ini sudah melakukan empat kali produksi dalam skala besar.

“Sekali produksi bisa menghasilkan sekitar 100 karung kompos. Selain digunakan sendiri oleh anggota kelompok sekitar 25 orang, juga kita jual ke petani lain seharga Rp 25 ribu per karung,” jelas Sri.

Kebutuhan warga Desa Aunupe terhadap pupuk kompos ini cukup besar. Apalagi dengan adanya kelangkaan pupuk sejak beberapa tahun silam, yang berdampak pula pada harga pupuk yang semakin tinggi.

Kompos 01

Di rumah kompos ini warga yang tergabung dalam Kelompok Belahar Sumber Sari bisa memproduksi kompos dalam skala besar. Sekali produksi bisa menghasilkan 100 karung kompos, yang selain digunakan untuk lahan sendiri juga untuk ke petani lain. Foto: Wahyu Chandra

“Kalau pupuk kimiawi itu dalam satu hektar kita butuh 5 zak pupuk dengan harga Rp 135 ribu per zak atau sekitar Rp 500 ribuan lah. Kalau untuk pupuk kompos ini kita tak keluarkan biaya. Paling korban di tenaga dan waktu saja,” tambah Sri Utami.

Menurut Maskur (40), Ketua Kelompok Belajar Tani Sumber Sari, yang ditugasi mengelola rumah kompos ini, proses pembuatan pupuk yang relative mudah ini membuat petani tidak begitu kesulitan dalam proses pembuatannya. Bahan pembuatan pupuk pun cukup tersedia di sekitar kebun, seperti pelapah pisang, dedaunan, sisa serbuk gergaji atau sekam, ampas sagu, kotoran sapi dan M4 sebagai bahan pencampur.

“Kalau kotoran sapi biasanya kita beli di desa sebelah dengan harga Rp 15 ribu perkarung. Butuh hanya beberapa karung saja untuk sekali produksi. Untuk M4 bisa dibeli di toko atau dibuat sendiri,” jelasnya.

Untuk memproduksi 100 karung pupuk kompos ini biasanya membutuhkan waktu hingga sebulan lebih. Mulai dari proses pencampuran hingga penyungkupan dengan karung. Tujuannya untuk mempercepat proses penguaraian bakteri.

Keberadaan rumah kompos ini membantu karena keberadaan alat-alat pendukung seperti mesin cacah, peralatan untuk pencampuran kompos serta sebuah motor angkut, yang seluruhnya merupakan bantuan dari BI.

“Berbagai peralatan ini membuat proses pebuatan kompos bisa leboh mudah dan cepat. Tinggal kami melakukan pembagian tugas dan waktu kerja bagi anggota kelompok yang seluruhnya merupakan petani. Biasanya kita bekerja setiap Senin atau Jumat, ketika sedang istirahat dari kebun,” jelasnya.

Usaha pembibitan tanaman

Tidak hanya pembuatan pupuk kompos, keberadaan program Agfor juga membantu petani dalam hal peningkatan pengetahuan dan kapasitas dalam hal pembibitan. Sejumlah tanaman yang kini banyak dibibit antara lain lada, cengkeh, durian dan karet.

Menurut Maskur, pembinaan pada petani melalui program AgFor ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan pelatihan dengan praktek langsung di kebun masyarakat. Bedanya dengan pelatihan lain adalah pada metode pembelajaran.

“Kita langsung praktek di kebun sendiri, tidak hanya sekedar teori di dalam kelas saja. Dalam prosesnya pun kami saling berbagi, baik antar petani sendiri maupun dengan penyuluh pendamping sendiri.”

Dalam proses belajar ini, petani juga mempelajari beragam teknik pembibitan yang tidak pernah diajarkan selama ini. Jika dulu tidak ada proses pemilihan bibit yang baik dan sekedar tanam saja, kini melalui proses stek dan okulasi bisa diperoleh hasil yang lebih baik.

“Dulu misalnya pada tanaman lada, bibit lebih banyak menggunakan sulur cacing, namun ternyata dari pelatihan dikeahui justru sulur panjat yang lebih baik. Ini yang membuat banyak petani yang tertarik terlibat. Begitupun dalam proses okulasi yang sulit dilakukan, namun kini sudah banyak petani yang bisa melakukannya.”

Kini, hampir seluruh warga telah memiliki lahan pembibitan sendiri. Bibit lada dan cengkeh jadi primadona karena prosesnya yang lebih mudah, cepat dan gampang dijual. Selain untuk digunakan sendiri, bibit-bibit ini juga sudah dijual ke petani-petani lain, termasuk dari desa lain.

Dari hasil pembibitan ini sendiri potensi keuntungan cukup besar. Jika seorang petani saja memiliki bibit lada sebanyak 2000 pohon, maka sekali pembibitan mereka bisa menghasilkan pendapatan hingga Rp 6 juta – Rp 10 juta dengan harga bibit Rp 3000 – Rp 5000 per pohon. Sejumlah petani bahkan ada yang memiliki 5000 bibit.

Lukman Tumaleno, Kepala Desa Aunpue, menyatakan bahwa keberadaan rumah kompos dan kelompok belajar ini memberi harapan baru bagi warga di tengah semakin langka dan mahalnya pupuk di pasaran dan ketersediaan bibit tanaman yang terbatas.

“Masyarakat sudah bisa membibit sendiri dengan kualitas yang jauh lebih baik. Khusus pupuk, selama ini kita memang kesulitan dalam memperolehnya namun kini sudah bisa dibuat sendiri. Ini dampaknya sangat terasa,” ungkapnya.

Dampak lain yang dirasakan dengan semakin berkurangnya ketergantungan pada bahan kimiawi ini adalah kondisi tanah yang semakin subur.

Menurut Mahrizal, Kordinator AgFor Sulawesi Tenggara, kegiatan pendampingan untuk kompos dan pembibitan ini adalah sebuah upaya kolaborasi kemitraan antara AgFor, Bank Indonesia, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Gula Raya, dan Pemerintah Daerah Konawe Selatan dalam mencapai terciptanya sistem pertanian dan agroforestri terpadu antara tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan kehutanan.

Desa Aunupe ini sendiri, sebelumnya dikenal sebagai daerah dengan tingkat perambahan hutan dan penebangan kayu secara ilegal yang tinggi. Kebiasaan masyarakat dan pihak dari luar desa mengolah kayu dan budidaya tanaman secara monokultur juga menyebabkan daerah ini rentan pada musim kemarau.

“Situasi ini menggerakkan AgFor untuk memulai suatu kemitraan yang melibatkan berbagai stakeholders untuk berbagi tugas dalam meningkatkan pendapatan petani dan melakukan sosialisasi terhadap pentingnya menjaga fungsi hutan,” ungkapnya.

AgFor, tambah Mahrizal, memang memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan pendapatan petani melalui beberapa pelatihan teknis seperti perbanyakan tanaman, budi daya tanaman, produksi pupuk kompos dan pupuk cair, dan melakukan kunjungan antar petani.

“Dari kolaborasi ini kemajuan tidak hanya dilihat dari adanya rumah kompos yang permanen, tetapi juga adanya kelembagaan petani yang semakin kuat, serta meningkatnya keterlibatan mereka dalam pengolahan hutan produksi.”

Pemerintah daerah sendiri, baik melalui Bappeda dan BP4K, membantu petani secara teknis dan juga membuat perencanaan ke arah desa organik.

“Hasilnya, jika pada tahun 2015, yang merupakan salah satu musim kemarau terpanjang di Indonesia, banyak petani mengalami kegagalan dalam panen maka petani di Desa Aunupe ini ternyata mampu bertahan di musim kemarau dan menjadi teladan di desanya untuk menerapkan sistem kebun campur dan pembibitan di halaman rumah.”

Penulis: Wahyu Chandra (wahyuch@outlook.com)

Sumber: http://www.mongabay.co.id

Kartini: Pengabdian 23 Tahun sebagai Kader Posyandu

DSC_2791

Kartini kerap tampil sebagai pembicara dalam berbagai forum, khususnya terkait kesehatan ibu dan anak (Foto: Wahyu Chandra)

Atas perjuangan R.A. Kartini dan sejumlah perempuan sebelum dan setelahnya perempuan Indonesia dapat berdiri secara sejajar dan bahkan melebihi apa yang dilakukan oleh kaum laki-laki.

Dalam hal meningkatkan derajad kesehatan ibu dan anak, peran perempuan bahkan lebih besar lagi. Tak jarang mereka harus berjuang tanpa pamrih dan tanpa imbalan yang memadai. Hanya sekedar untuk memenuhi panggilan hati.

Ini juga dialami dan dirasakan oleh Kartini Ismail, yang kebetulan namanya sama dengan R.A Kartini, yang menjadi symbol perjuangan perempuan Indonesia, yang dirayakan bersama hari ini 21 April.

Selama 23 tahun ini, Kartini aktif dalam berbagai aktivitas pelayanan masyarakat, termasuk menjadi kader posyandu di Puskesmas Cdendrawasih, Makassar, Sulawesi Selatan.

Selama 23 tahun berkiprah sebagai kader Posyandu, ibu 4 anak ini mengaku mendapatkan banyak pengalaman hidup yang tak pernah didapatkannya di bangku sekolah.

Sebagai seorang kader posyandu, Kartini mendapat tugas penting. Ia harus membujuk warga, yang berada di wilayah binaannya untuk akrab dengan posyandu.

Sekilas, ini tugas yang sangat sepele. Namun tidak demikian bagi Kartini.

“Saya harus membujuk agar mereka mau ke posyandu,” katanya.

Meskipun posyandu telah tersedia di setiap kelurahan di Makassar, namun tantangan terbesar bagi petugas kesehatan adalah mengajak mereka berkunjung ke posyandu untuk mendapatkan faslitas dan pertolongan kesehatan.

Di sinilah Kartini berperan selaku kader posyandu. Diakuinya, kaum wanita di Makassar terutama yang tinggal di daerah pinggiran, sudah terbiasa hidup tanpa aktifi tas. Dan hal ini juga membuat mereka malas mengunjungi posyandu.

Menjadi seorang kader posyandu memberi kesempatan luas bagi Kartini untuk bergabung di organisasi lain.

Ia mengaku, pengalamannya di bidang organisasi membuat ia bisa diterima dalam setiap perkumpulan. Aktifitasnya ini pula yang membuat ia berbeda dengan ibu-ibu lainnya dan menjadikan ia kebanggaan keluarga, terutama bagi anak-anak dan suaminya.

“Anak-anak saya merasa bangga memiliki seorang ibu yang aktif dalam lingkungan sosial,” katanya.

Tak sekedar menjalankan tugasnya sebagai kader posyandu, Kartini juga memotivasi para perempuan untuk menjadi perempuan kuat.

Bagi Kartini, setiap perempuan harus mandiri dan tidak hanya bergantung kepada suami. Karena itulah, ia mengumpulkan ibu-ibu yang tinggal di sekitar tempat tinggalnya dan mengajak mereka membuat usaha kecil-kecilan.*

Pulau Tunda, Keruk Pesisir Reklamasi

Tunda1

Foto: Judy Rahardjo

Oleh: Judy Rahardjo (www.rumahkonsumen.blogspot.co.id)

—-

SAYA sungguh terkejut membaca berita, para pengembang proyek reklamasi teluk Jakarta itu mengeruk pasir dari Pulau Tunda. Sebuah pulau kecil yang mengapung di atas Laut Jawa. Letaknya sekitar 16 mil, sekitar dua setengah jam perjalanan, kalau kondisi laut sedang teduh, dari pelabuhan Karangangtu, Banten Lama, Kabupaten Serang. Sebuah kabupaten di Banten, 70 kilometer dari Jakarta.

Saya bersyukur mendapat kesempatan pergi ke Pulau Tunda atau Pulau Babi, pada tahun 2007, ketika bekerja dengan sebuah LSM internasional. Saya menangkap nuansa Tunda, sebagai sebuah pulau yang rentan, dengan suasana inferior yang suram. Setahun sebelum saya tiba di sana, terjadi peristiwa rawan pangan dan kelaparan, akibat musim barat yang berat membuat para nelayan tidak bisa melaut.

Selain itu, teror bajak laut menjadi momok, yang merampas tangkapan laut mereka dan tak segan-segan melukai bahkan membunuh nelayan dengan senjata organik.

Saya pun tersenyum getir, ketika suatu sore sebelum matahari tenggelam di ujung barat, seorang kawan saya di Pulau Tunda, Jarot, bertutur:

Tunda, bukan pulau penting, kapal-kapal besar itu hanya lewat-lewat saja,” sembari menunjuk sebuah kapal peti kemas yang melaju ke timur.

Ruang diskusi dengan pemerintah setempat pun, terasa seperti ruang hampa. Dinas kelautan setempat ketika menenggelamkan rumpon di sekitar pesisir Tunda tanpa melalui diskusi dengan orang-orang Tunda.

Pulau kecil ini terbagi atas dua kampung: Kampung Barat dan Kampung Timur. Jumlah penduduknya, sekitar seribu lebih. Sebagian besar kepemilikan tanah bukan dikuasai orang Tunda, melainkan milik orang dari Kepulauan Seribu, Jakarta.

Sebagian besar laki-laki pulau ini, menggantungkan hidup dari hasil tangkapan laut. Kecuali hari Jumat, mereka tidak melaut. Mereka hanyalah pekerja nelayan, tanpa memiliki perahu atau kapal. Mereka tergantung pada para juragan, yang memiliki sebagian besar kapal.

Orang Tunda menyebut mereka dengan sebutan panggilan “bos”. Para juragan ini juga menjadi tempat berutang bagi orang Tunda, misalnya untuk ongkos operasional mereka melaut.

Syaratnya sederhana, semua hasil tanggapan harus disetor ke juragan, tempat mereka meminjam. Pada saat saya berada di Tunda, ada empat juragan, masing-masing punya lapak, tempat pengumpulan hasil tangkapan.

Di lapak ini, ikan yang disetor ditimbang, dicatat siapa yang setor, ikan di-sortir dan dimasukan dalam kotak gabus yang berisi es. Sementara para perempuan Tunda, mengail uang dengan menjadi tenaga kerja di Arab. Hasil kerja mereka di Arab, biasanya untuk ongkos membikin rumah batu di Tunda.
Para juragan itu mengeluhkan pada saya, betapa suramnya TPI, tempat pelelangan ikan, Karangantu, Serang.  Mereka menganggap TPI itu bukan, tempat lelang. Lantaran, harga ikan terlampau rendah, apalagi kerap kali sepi pembeli.

Pembelinya pun individual, suka tidak langsung memberi uang tunai, suka berutang. Maka, mereka lebih suka merapat ke TPI di Muara Syahban, Tangerang. Mereka memberangkatkan hasil tangkapan pada dini hari, sekitar empat jam dari Tunda. Salah satu jurangan, “Bos” Sanusi punya pola berbeda, dia memang merapatkan kapal di Muara Syahban, tapi di sana mobil pick-up-nya sudah siap menunggu, untuk mengangkut hasil tangkapan  di Kamal dan Muara Baru, Jakarta.

Alasannya sederhana, sudah ada kontak dengan pembeli di sana, selain itu kalau Muara Syahban, pembeli tidak langsung bayar tunai, apalagi ada potongan enam persen untuk disetor ke pemerintah setempat. Biasanya, hasil tangkapan nelayan Tunda, adalah jenis ikan dasar atau ikan karang. Harganya seringkali fluktuatif. Tapi, kalau hari raya Cina tiba, ikan tenggiri harganya menjadi cukup mahal.

Pulau Tunda, tempat yang membuat saya lebih bisa menghayati, betapa krusialnya kehidupan orang-orang pulau, di tengah ketimpangan relasi kuasa, kemiskinan, juga isu-isu perubahan iklim.

Di pulau ini, LIPI, lembaga ilmu pengetahuan indonesia, mendatangkan bantuan listrik tenaga matahari untuk rumah tangga, dengan aki buatan korea. Namun, hanya cukup untuk menyalakan dua bola lampu dan televisi.

Suatu malam, saya meminta bantuan Slamet, seorang kawan di Pulau Tunda, untuk menyewa gengset guna menyalakan laptop saya guna membuat laporan.

Paginya, Slamet mengatakan pada saya,”mas, para tetangga sebelah menyampaikan terima kasih“.

Saya agak kaget, terima kasih untuk apa. “Iya mas, tadi malam, mereka menyambung listrik ke gengset itu, supaya mereka bisa nonton televisi berwarna, karena kalau pakai listrik tenaga matahari, televisi mereka menjadi hitam-putih“, lanjut Slamet.

Maka, saya benar-benar merasa risau, dengan para pengembang reklamasi itu yang mengeruk pasir di Pulau Tunda.
Boleh jadi agak berbeda dengan tempat lain. Tiga bulan sebelum penanggalan 2015 habis, seorang kawan saya di Pare-Pare, Haji Amin, mengajak saya untuk menyaksikan “gunung yang dipindahkan ke laut”.

Saya waktu itu tertawa saja, sembari mengingat potongan cerita epos Ramayana, ketika kera Hanoman memindahkan gunung.

Esok harinya, Haji Amin mengantar saya ke Kantor BPS Pinrang. Tidak jauh dari perbatasan Pare-Pare dan Pinrang, Haji Amin menunjukan saya di sisi kanan jalan,”dulu ini gunung, kemudian tanahnya dikeruk dengan ekskavator, untuk menimbun laut di sebelah kiri jalan“, katanya.

Saya memperhatikan secara seksama, perumahan yang dulu tertutupi bukit itu memang terlihat jelas, dan pesisir laut di sebelah kiri jalan itu terlihat rata dengan timbunan tanah. Tapi tidak semuanya, bukit itu terkelupas.

Masih tersisa tanah kuburan yang menjulang ke langit, tetapi sisi-sisinya terkelupas. Saya lalu menanyakan hal ini pada Haji Amin.

Waktu mau dikeruk tanahnya, sampai dekat kuburan, ekskavator itu mendadak mati, macet, rusak, jadi tidak diteruskan“, tuturnya. Lalu, apa yang saya bayangkan kemudian. Bagaimana orang mau berziarah ke kuburan itu, apa mesti pakai tangga?

Tamalanrea, 20 April 2016

Sumber: http://rumahkonsumen.blogspot.co.id/2016/04/pulau-tunda-keruk-pasir-reklamasi.html

Akun Facebook WALHI Sulsel Dibobol. Karena Reklamasi?

 

Capture

Akun Facebook organisasi lingkungan WALHI Sulawesi Selatan dibobol orang yang tak bertanggungjawab. Dampaknya, akun organisasi yang akhir-akhir ini gencar menyoroti reklamasi pesisir Makassar ini hilang dari pencarian Facebook.

“Selamat! Kalian sudah berhasil membobol Facebook Walhi Sulsel dan menonaktifkannya,” tulis Muhammad Al Amin, Biro Kampanye dan Advokasi WALHI Sulsel, (Kamis 21/4/2016).

Menurut Amin, kemungkinan akunnya diambil alih baru kemudian dihapus.Ia baru mengetahuinya ketika hendak membuka Facebook namun tak bisa diakses pada Rabu malam (20/4/2016).

“Kalau cari akun Walhi Sulsel di pencarian Facebooknya pasti tidak ada,” ujarnya .

Amin sendiri sudah mencoba melaporkan hal ini ke Facebook dan mendapatkan jawaban akan segera dilakukan pemeriksaan dokumen.

Meski belum bisa dipastikan, namun dicurigai pihak yang melakukan penghapusan akun Facebook ini adalah yang tidak senang dengan aktivitas WALHI Sulsel dalam menyuarakan penolakan reklmasi akhir-akhir ini.

Reklamasi ini sendiri kasusnya sedang bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Makassar, dimana WALHI Sulsel menggugat perizinan Pemprov Sulsel .

Selasa kemarin (19/4/2016), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui suratnya ke WALHI Sulsel menyatakan belum pernah memberikan izin lokasi dan rekomendasi pelaksanaan reklamasi, sebagaimana yang diakui oleh pihak Pemprov Sulsel selama ini. []

PLTA Seko untuk Siapa?

seko3

Badan Sungai Betue di Wilayah Adat Amballong yang akan jadi lokasi PLTA oleh PT. SEKOPOWER PRIMA (Foto: Mahir Takaka).

Oleh: Abdi Akbar, Staf Direktorat Politik, Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Polemik atas rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara mengundang banyak komentar dan opini, bahkan ada yang menganggap penolakan Masyarakat Adat di Wilayah tersebut sebagai bentuk anti-pembangunan sampai menyangkutpautkannya dengan urusan politik Pilkada.

Munculnya beragam opini yang membenarkan proses perampasan hak wilayah Masyarakat Adat tersebut dapat dipahami, karena dimanapun Koorporasi (baca: kapitalisme) bekerja pasti memerlukan dukungan dari kelompok politisi dan intelektual yang akan bertugas mengawal dan memuluskan jalannya investasi dengan mengatasnamakan pembangunan.

Tapi yang lebih membuat saya tergerak untuk menuliskan ini adalah adanya tulisan Opini di portal berita Lagaligopos.com berjudul PLTA atau PLTHMA Seko? dimana si penulis memulai opininya dengan analogi Rambutan atas konflik tersebut. Semoga si penulis tahu cara memakan buah rambutan agar tidak tersedak bijinya.

Menganalogikan penolakan pembangunan PLTA Seko dengan analogi buah rambutan dan menyangkutpautkannya dengan Pilkada sebenarnya menunjukkan ketidakpahaman si penulis tentang apa yang melatarbelakangi penolakan Masyarakat Adat di wilayah adat Amballong, Pohoneang dan Hoyyane Kecamatan Seko atas rencana pembangunan PLTA di Wilayah Adat mereka.

Perlu dipahami bahwa proses rencana pembangunan PLTA tersebut selain mengancam hilangnya hak kelola Masyarakat Adat atas wilayahnya, juga akan berdampak secara sosial dan ekonomi dan lebih jauh akan menimbulkan konflik sosial atar masyarakat karena adanya pro-dan kontra atas beragamnya investasi yang akan masuk pasca dibangunnya PLTA tersebut. Bukan hanya itu, pembangunan tersebut juga melanggar hak Masyarakat Adat Seko yang secara tegas diatur dalam PERDA No.12 tahn 2004 tentang Perlindungan Masyarakat Adat di Luwu Utara diperkuat lagi dengan SK Bupati no. 300 tahun 2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko.
Pada pasal 10 (a) SK Bupati Luwu Utara no.300 tahun 2004 dengan tegas menyebutkan :“perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 (sembilan) di atas diwujudkan dengan cara : Setiap pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam di wilayah masyarakat adat seko harus sepengetahuan masyarakat adat seko”.

Melihat fakta hukum tersebut. Maka Masyarakat Adat Seko wajib diberitahukan dan mengetahui setiap proses perencanaan, pelaksanaan, tujuan dan dampaknya atas setiap proyek dan kebijakan pembangunan yang akan dilakukan di wilayah adat mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip FPIC (free, Prior, Informed, Consent).

Namun sejak perencanaan sampai izin eksplorasi dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten Luwu Utara, tidak pernah ada proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminta persetujuan dari Masyarakat Adat khususnya yang ada di Wilayah Adat Amballong, Pohoneang dan Hoyyane agar memberikan wilayah adat mereka sebagai lokasi pembangunan PLTA, dimana persetujuan tersebut harus melalui musyawarah adat, yang di Seko dikenal dengan istilah “Mukobo” yaitu proses pengambilan keputusan tertinggi melalui Musyawarah Adat.

Bukannya melakukan proses-proses tersebut, pemerintah malah tetap memaksakan agar pembangunan PLTA tersebut berjalan, sebagai dampaknya pada bulan September 2014, sekitar 500 warga adat di Pohoneang dan Hoyyane menanda tangani dan melayangkan surat protes yang ditujukan ke pemerintah daerah sebagai bentuk penolakan terhadap kehadiran PLTA oleh PT. SEKO POWER PRIMA dan PT. SEKO PRADA.

KEPENTINGAN SIAPA?

Benarkah pembangunan PLTA oleh PT. SEKO POWER PRIMA dan PT. SEKO PRADA tujuan utamanya adalah untuk pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat melalui PLN, bukan untuk kebutuhan rencana Industri pertambangan di tiga wilayah Seko, Rongkong dan Rampi?

Mari kita bedah, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) no.19 tahun 2015 tentang pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Dengan Kapasitas Sampai Dengan 10 MW (Sepuluh Megawatt). Dari judulnya PERMEN ESDM itu saja sudah dapat diketahui bahwa pembelian tenaga listrik yang bisa dilakukan oleh PLN pada perusahaan PLTA hanya bisa dengan batas maksimal 10 Mega Watt. Sementara PT. Seko Power Prima berinvestasi untuk membangun PLTA dengan kapasitas 380 MW, pertanyaannya 370 MW listrik itu mau dijual kemana kalau bukan untuk mensuplai listrik bagi rencana investasi pembangunan perusahaan-perusahaan tambang yang telah mengantongi izin eksplorasi di tiga kecamatan (Seko, Rongkong dan Rampi)?

Dan berdasarkan data dari Dinas Pertambangan Luwu Utara, terdapat 10 perusahaan tambang yang telah mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejak tahun 2011, diantaranya :
1. PT. Aneka Tambang, (Emas)
2. PT. Seko Bukit Mas, (Bijih Besi)
3. PT. Sapta Cipta Kencana Wisma, (Bijih Besi)
4. PT. Andalan Prima Cakrawala (Bijih Besi)
5. PT. Trisakti Panca Sakti (Bijih Besi)
6. PT. Citra Palu Mineral (Logam Dasar)
7. PT. Kalla Arebamma (Bijih Besi)
8. PT. Kalla Arebamma (Emas)
9. PT. Dataran Seko Perkasa (Bijih Besi)
10. PT. Samudra Raya Prima (Bijih Besi)

Dengan total luasan 237.984 Ha.

Jadi alasan bahwa pembangunan PLTA yang sepenuhnya untuk kebutuhan listrik masyarakat yang selama ini dikoar-koarkan oleh kaki tangan perusahaan PLTA kepada Masyarakat Luwu Utara adalah suatu kebohongan besar yang gayung bersambut dengan pemadaman listrik yang sering terjadi di Luwu Utara akhir-akhir ini.

Pertanyaannya kemudian siapakah yang akan diuntungkan dan siapakah yang akan dipinggirkan haknya dalam rencana kebijakan pembangunan yang melibatkan kelompok Bisnis, Politik dan Intelektual tersebut?

Sembari mencari jawaban atas pertanyaan diatas tentu saja sambil menguyah buah rambutan, saya mangajak semua pihak untuk memahami bahwa Masyarakat Adat itu tidak anti-pembangunan. Tetapi anti terhadap proses yang mengabaikan hak-hak mereka. Anti terhadap invasi pembangunan yang rakus tanah dan menghancurkan wilayah adat titipan leluhur. Anti pembangunan yang tidak memikirkan nasib dan masa depan generasi -generasi yang akan datang.

Sumber: http://www.lagaligopos.com

Reklamasi Dituding Penyebab Rusaknya Terumbu Karang di Pesisir Makassar

Karang01

Dengan metode transect point peneliti dari MSDC menemukan adanya trend penurunan kualitas populasi dan kualitas terumbu karang di tiga pulau di pesisir Kota Makassar. (Foto:MSDC)

Populasi dan kualitas terumbu karang di tiga pulau di pesisir Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menurun drastis. Beberapa faktor eksternal dicurigan sebagai penyebabnya, termasuk proyek reklamasi untuk pembangunan Centre Point of Indonesia (CPI).

Hal ini terungkap dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Marine Science Diving Club (MSDC) Universitas Hasanuddin, pada awal Desember 2015 lalu. Melalui metode point transect, penelitian ini menunjukkan adanya trend penurunan kualitas terumbu karang di tiga pulau yang diteliti, yaitu Pulau Barang Lompo, Barrang Caddi dan Samalona.

“Dari ketiga pulau yang kami teliti memang terlihat adanya penurunan populasi atau persentase ketertutupan terumbu karang dalam empat tahun terakhir. Yang paling parah terjadi di Pulau Samalona, pulau terdekat dari Kota Makassar,” ungkap Ketua MSDC, Hardin Lakota, di Makassar, Sabtu (9/1/2016).

Penelitian ini mengambil sampel di dua titik pada masing-masing pulau, yaitu di kedalaman 3 meter dan 7 meter, dengan panjang transek 100 meter. Jarak yang dianggap sudah mewakili pulau yang diteliti.

Menurut Hardin, untuk mengetahui kualitas karang bisa dihitung dari persentase karang hidup di masing-masing pulau yang diteliti. Indikatornya adalah jika kondisi ketertutupan antara 75-100 persen maka kualitasanya sangat baik. Antara 50 – 75 persen baik, dan jika di bawah 50 persen maka dikategorikan buruk.

“Hasilnya menunjukkan bahwa pada tahun 2015 ini kondisi ketertutupan karang rata-rata di angka 30-an persen, yang berarti termasuk dalam kategori buruk.”

Dari grafik yang ditunjukkan Hardin, menunjukkan bahwa di Pulau Barrang Caddi, kondisi terumbu karangnya sempat mengalami kenaikan pada tahun 2013, yaitu 67 persen, dari sebelumnya yang hanya 56 persen. Namun, pada tahun 2014 menurun menjadi 47 persen. Pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan hingga 33 persen.

Karang02

Kondisi terumbu karang yang rusak, tertutupi pasir dan ditumbuhi algae banyak ditemukan di daerah yang diteliti. (Foto: MSDC)

Di Pulau Barrang Lompo, dari tahun 2012 – 2015 trend nya terus menurun. Jika pada tahun 2012 populasi ketertutupan sekitar 62 persen, turun menjadi 50 persen di tahun 2013, lalu turun lagi ke angka 34 persen di tahun 2014. Pada tahun 2015 turun drastis ke angka 29 persen, yang merupakan angka terendah dari seluruh pulau yang diteliti.

Trend penurunan yang sama terjadi di Pulau Samalona. Jika ada tahun 2012 kondisi ketertutupan yang direkam sebesar 57 persen, menurun menjadi 56 persen di tahun 2014, lalu ke angka 49 persen di tahun 2014. Penurunan drastis terjadi di tahun 2015 menjadi 35 persen.

“Ini bisa jadi terkait dengan semakin tingginya intensitas pembangunan di wilayah pesisir Makassar dalam dua tahun terakhir,” ungkap Hardin.

Menurut Hardin, tidak hanya segi populasi, kondisi kesehatan terumbu karang di pulau yang diteliti juga menunjukkan adanya penurunan yang drastis. Banyak terumbu karang yang hampir mati, dan di beberapa tempat dipenuhi oleh pasir akibat sedimentasi yang parah. Sampah-sampah juga banyak ditemukan di sela-sela terumbu karang.

Menyangkut penyebab, meski belum bisa memastikan, namun dilihat dari ciri-ciri kerusakan sebagian besar diakibatkan oleh dampak reklamasi. Penyebab lain yang dicurigai adalah tindakan pengeboman dan pembiusan, meski skalanya kecil.

Pemerintah Kota Makassar sendiri, menurut Hardin, menuding penyebab kerusakan itu pada perilaku pengeboman dan pembiusan. Namun ia sangsi dengan asumsi tersebut, dengan melihat apa yang ditemukannya di lapangan.

“Mungkin memang ada juga karena bom dan bius tapi skalanya kecil. Justru yang banyak terjadi adalah kekeruhan air dan banyaknya pasir yang menutupi karang. Ini karena sedimentasi sebagai dampak dari reklamasi,” tambahnya.

Pelaksanaan reef check ini sendiri merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan MSDC kerjasama dengan Jaringan Kerja Reefcheck Indonesia (JKRI) yang berpusat di Bali. ‘Reef Check’ selain sebagai metode juga sendiri merupakan suatu jaringan pemantauan terumbu karang di seluruh dunia dengan pusat di California, Amerika Serikat.

“Aktivitas reef check ini sudah dilakukan sejak 1998, namun baru beberapa tahun ini dipercayakan kepada lembaga kami. Tujuannya untuk mengetahui kondisi terumbu karang di Indonesia dan kami MSDC khusus untuk Indonesia bagian timur.”

Dalam pelaksanaan penelitian termbu karang, menurut Hardin, dikenal banyak metode namun mereka memilih point transect karena lebih sederhana sehingga mudah dipahami dan dilakukan oleh masyarakat awam.

“Harapannya bahwa dengan metode ini juga bisa dilakukan oleh masyarakat awam karena metodenya yang sederhana melalui transek atau penelusuran di titik tertentu dengan jarak antara titik setengah meter.”

Karang05

Grafik trend penurunan populasi terumbu karang di tiga pulau yang diteliti. Pada 2015, terumbu karang di seluruh pulau menunjukkan penurunan rata-rata 30-an persen, yang berarti berada dalam kualitas buruk. (Gambar: MSDC)

Tidak hanya meneliti terumbu karang, pelaksanaan reef check ini juga bertujuan untuk monitoring ikan-ikan tertentu yang dianggap penting atau dilindungi. Beberapa jenis di antaranya adalah ikan kerapu tikus, humphead wrasse atau Napoleon dan bumphead.

Dengan kondisi yang rusak parah tersebut, Hardin berharap adanya upaya berbagai pihak melakukan aksi bersama dalam melakukan penyelamatan.

“Memang perlu kerjasama antar berbagai pihak untuk melakukan tindakan bersama. Pertama-tama mungkin adalah melakukan penelitian lanjutan tentang tingkat kekeruhan, untuk mencari penyebabnya secara pasti. Kita butuh informasi ini untuk memastikan penyebab yang sebenarnya sebelum menentukan tindakan strategis yang bisa dilakukan ke depan.”

Peluang memperbaiki kondisi terumbu karang ini pun menurut Hardi, masih terbuka lebar, karena tidak semua terumbu karang mengalami kerusakan yang parah.

“Dalam pemikiran kami langkah yang bisa dilakukan adalah melakukan monitoring secara intens, tiga kali seminggu. Kita harus lihat secara pasti apakah penyebabnya adalah alami atau karena faktor eksternal, seperti reklamasi atau bom ikan.”

Mengenai kemungkinan diadakannya transplantasi terumbu karang, menurut Hardin, bukanlah solusi yang tepat.

“Melakukan transplantasi terumbu karang di perairan yang keruh sama saja bohong dan malah akan semakin merusak, karena ini terkait pertumbuhan. Kecuali perairannya sehat baru bisa. Kita sudah mencoba beberapa kali tapi ternyata hasilnya tidak efektif dengan tingkat pertumbuhan yang kurang bagus.”

Proyek transplantasi terumbu karang yang sering dilakukan, menurut Hardin, banyak yang gagal karena hanya fokus pada prosesnya saja, tanpa ada pengawasan setelahnya.

Irham Rapi, Direktur Yayasan Konservasi Laut (YKL) tak menampik dugaan bahwa reklamasi melalui proyek CPI sebagai penyebab utama rusaknya terumbu karang tersebut.

“Besar kemungkinan memang itu adalah dampak dari reklamasi, meski memang harus dilakukan penelitian lebih lanjut lagi. Penyebabnya sendiri bisa macam-macam,” katanya.

Terumbu karang, menurutnya, memang membutuhkan kondisi laut yang sehat. Tidak hanya karena reklamasi, gangguan terhadap populasi dan pertumbuhan terumbu karang bisa juga disebabkan karena aktivitas pembuangan limbah, pengeboman, bius dan bahkan karena pengaruh perubahan iklim.

“Perubahan iklim dengan suhu yang semakin panas bisa menyebabkan matinya terumbu karang, munculnya penyakit seperti bleaching atau pemutihan karang.”

Jamaluddin Jompa, Dekan Fakultas Perikanan Universitas Hasanuddin berharap agar hasil penelitian ini ditanggapi serius oleh pemerintah Kota Makassar. Jika memang kerusakan itu terjadi karena kesengajaan maka perlu adanya sanksi berat bagi pelaku pengrusakan.

“Perlu adanya tindak lanjut dari pemerintah kota Makassar akan hal ini. Selain itu diperlukan adanya penegakan aturan dan hukum bagi para perusak ekosistem terumbu karang dan laut,” tambahnya. []

Penulis: Wahyu Chandra (wahyuch@outlook.com)

Sumber: mongabay.co.id